1. Regulasi Hukum & Landasan Operasional Halaman ini menyajikan kumpulan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akses transparansi kami didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi guna menjamin hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi. Undang-Undang KIP: UU No. 14 Tahun 2008. Peraturan Komisi Informasi (PerKI): Standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa. Regulasi Daerah: Peraturan Gubernur dan kebijakan lokal terkait lainnya. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Panduan Layanan & Tata Kerja SOP merupakan komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang terukur, transparan, dan akuntabel. Di sini, Anda dapat menemukan alur kerja teknis yang kami terapkan untuk memastikan setiap permohonan informasi dan pengajuan sengketa diproses sesuai dengan standar waktu dan kualitas yang telah ditetapkan. Layanan Informasi: Alur permohonan dan keberatan informasi. Penyelesaian Sengketa: Prosedur mediasi dan ajudikasi non-litigasi. Tata Kelola Internal: Standar manajemen administrasi Sekretariat KI NTB.