Mataram, 24 Februari 2026 – Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan audiensi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram (BBPOM di Mataram). Rombongan diterima langsung oleh Ketua KI NTB, M. Zaini, di Kantor Komisi Informasi Provinsi NTB.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala BBPOM di Mataram yang baru, Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., bersama lima orang staf. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BBPOM menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan laporan tahunan sekaligus memohon arahan teknis dalam rangka optimalisasi pemenuhan standar layanan informasi publik di lingkungan BBPOM.

Selain itu, BBPOM di Mataram juga menyampaikan keinginan untuk ikut serta dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KI NTB, M. Zaini, memaparkan perjalanan dan pengalaman KI NTB dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik terhadap badan publik di Provinsi NTB. Ia menjelaskan bahwa melalui proses monev tersebut, badan publik dapat mengetahui berbagai aspek yang perlu ditingkatkan maupun dibenahi guna memenuhi standar layanan informasi publik secara optimal.

“Dari proses monitoring dan evaluasi yang telah berjalan selama ini, kita dapat melihat apa saja kekurangan yang perlu ditambah atau dibenahi,” ungkapnya.

Ketua KI NTB juga menyambut baik dan menerima dengan terbuka keinginan BBPOM di Mataram untuk berpartisipasi dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Diharapkan partisipasi tersebut semakin memperkuat komitmen badan publik dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, sebagai wujud sinergi antar lembaga dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (RH)

-----

Humas Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Berita ini disusun berdasarkan hasil pertemuan di Kantor Komisi Informasi Provinsi NTB pada 24 Februari 2026)