Praya, 28 November 2025 — Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (KI NTB) menghadiri undangan sebagai narasumber dalam kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bidang Kesehatan: Mengenal Kualifikasi dan Jenis Informasi, yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT). Kegiatan ini merupakan bagian dari Coaching Clinic Class (CoCCs) Sekolah Jurnalis PWLT yang diketuai oleh Budiman, A.Ma., S.IP.

Acara berlangsung di De Balen Soultan Hotel Poltekpar Lombok Praya (Depan Kantor Bupati Lombok Tengah) dan dihadiri oleh peserta dari perwakilan puskesmas dan rumah sakit se-Kabupaten Lombok Tengah. Turut hadir pula Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. HM. Nursiah, S.Sos., M.Si, yang memberikan dukungan terhadap penguatan kualitas literasi informasi publik bagi sektor kesehatan.

Wakil Ketua KI NTB yang hadir mewakili Ketua KI NTB bertindak sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan secara mendalam mengenai pilar-pilar keterbukaan informasi publik yang wajib dipahami oleh badan publik, khususnya yang bergerak dalam bidang kesehatan.

Beliau menegaskan pentingnya memahami klasifikasi informasi, mulai dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. “Dalam sektor kesehatan, ada banyak informasi yang dapat dibuka kepada publik untuk kepentingan transparansi, namun ada pula informasi yang harus dijaga kerahasiaannya demi melindungi hak pribadi pasien,” ujarnya.

Lebih lanjut, narasumber juga memaparkan mengenai manfaat dan strategi literasi informasi, sehingga peserta mampu menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam lingkup kerja mereka masing-masing. Penjelasan kemudian dilanjutkan dengan materi mendalam mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meliputi tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta standar kelengkapan PPID di setiap badan publik.

PWLT mengapresiasi kehadiran KI NTB karena kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta, khususnya terkait tata kelola informasi kesehatan yang transparan dan akuntabel. (RH)