Mataram, 18 November 2025 — Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 Komisi Informasi Provinsi NTB melakukan kunjungan ke Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB. Kunjungan ini disambut langsung oleh Plt. Kepala Bappenda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si, beserta jajaran di Ruang Rapat TMDU Kantor Bappenda NTB.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Bappenda NTB menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kedatangan Tim Visitasi KI NTB untuk melakukan penilaian Monev KIP 2025. Beliau menjelaskan sejumlah capaian dan inovasi, termasuk rencana ke depan bahwa pelayanan Samsat akan menjangkau hingga tingkat desa.

Beliau juga memaparkan bahwa Bappenda NTB telah berhasil meraih predikat Informatif sebanyak empat kali, serta memperoleh hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi Simaskot dengan kategori Baik (nilai 80,89).

Presentasi kemudian dilanjutkan oleh Sekretaris Bappenda NTB, Muhari Isnaeni, SH yang memaparkan berbagai inovasi pelayanan, di antaranya:

• Pemberian SIM Khusus Disabilitas,

• Inovasi e-Samsat Delivery,

• Samsat Desa Delivery (Samdes Berdaya).

Beliau juga memaparkan strategi penguatan pelayanan PPID melalui kerja sama, sinergi, dan kolaborasi dengan kantor induk, media massa, UPTB/UPPD, lembaga terkait, serta pemerintah daerah.

Dalam sesi tanya jawab, Ketua KI NTB M. Zaini menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan serta mengapresiasi penyampaian informasi yang dinilai sudah sangat baik.

Wakil Ketua KI NTB, Asraruddin, menyoroti perlunya inovasi pada sektor pajak lainnya, termasuk penguatan sistem pengingat pembayaran pajak kendaraan. Beliau juga menyinggung terkait belum adanya titik-titik parkir yang menjadi pengelolaan pemerintah sebagai bagian dari inovasi sistem parkir.

Komisioner Suaeb menanyakan inovasi layanan bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra.
Sementara itu, Komisioner Sansuri menekankan pentingnya perlindungan data di Bappenda serta menanyakan mekanisme pendokumentasian dokumen barang dan jasa.

Menanggapi seluruh pertanyaan tersebut, Sekretaris Bappenda NTB memberikan jawaban secara jelas dan komprehensif, menjelaskan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Kegiatan visitasi ini menjadi bagian dari upaya Komisi Informasi Provinsi NTB dalam memastikan keterbukaan informasi publik diterapkan secara optimal di seluruh badan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (RH)

(Berita ini disusun berdasarkan hasil kegiatan kunjungan Visitasi Tim KI NTB ke Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Provinsi NTB pada 18 November 2025)