Mataram — Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (KIP NTB) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB (Bawaslu NTB) dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) memperkuat sinergi kelembagaan dalam rangka mendorong edukasi publik, penguatan riset, serta pengembangan demokrasi partisipatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan yang dilaksanakan pada Senin, 9 Februari 2026, bertempat di lingkungan Pascasarjana UMMAT. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antar lembaga yang bertujuan memperluas kerja sama strategis dalam bidang pendidikan demokrasi, keterbukaan informasi publik, serta pengawasan partisipatif.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB, Suaeb Qury, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama dalam membangun demokrasi yang sehat dan berintegritas. Menurutnya, kolaborasi antara Komisi Informasi, Bawaslu, dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan literasi informasi masyarakat serta memastikan hak publik atas informasi terpenuhi secara optimal. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Sementara itu, Direktur Pascasarjana UMMAT, Dr. Lukman, menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengawal kualitas demokrasi melalui pendekatan akademik. Pascasarjana UMMAT siap mendukung kolaborasi ini melalui kegiatan riset, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendidikan demokrasi dan keterbukaan informasi.

Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri, menambahkan bahwa penguatan pengawasan partisipatif perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk di luar tahapan pemilu. Ia juga menyampaikan bahwa Bawaslu NTB tengah mengembangkan berbagai media edukatif, termasuk podcast, sebagai sarana meningkatkan literasi kepemiluan dan demokrasi bagi masyarakat luas.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, ketiga lembaga sepakat untuk mengintegrasikan program-program kolaboratif, salah satunya melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang berfokus pada pendidikan demokrasi dan keterbukaan informasi publik di tengah masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat partisipasi publik sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi.

Kolaborasi antara KI NTB, Bawaslu NTB, dan Pascasarjana UMMAT ini menjadi wujud komitmen bersama dalam membangun demokrasi yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (RH) 

-----------------------------------------------------------

sumber berita & Foto: https://www.kabarlagi.com/