Mataram, 3 Desember 2025. Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Komisi Informasi Provinsi NTB melakukan kunjungan resmi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Dikbud NTB, Arifin, S.H., M.H., beserta jajaran di Ruang Rapat Utama Dinas Dikbud NTB.

Dalam sambutannya, Arifin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehadiran tim visitasi KI NTB serta menegaskan komitmen Dikbud terhadap peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Kepala Bidang BTIDP, Agus Siswo Utomo, S.Pd, kemudian memaparkan profil Dikbud NTB serta perkembangan implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ia menjelaskan hadirnya Aplikasi PPID Mobile Dikbud yang dapat diakses melalui perangkat Android sebagai bentuk inovasi dalam memberikan kemudahan layanan informasi kepada masyarakat. Agus juga menyoroti aspek komitmen, sarana prasarana, serta inovasi digital yang terus dikembangkan.

Pada sesi tanya jawab, Ketua KI NTB M. Zaini mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang hangat serta mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Dikbud NTB. Sementara itu, Wakil Ketua KI NTB memberikan catatan penting terkait update website resmi Dikbud yang dinilai masih perlu pembaruan, termasuk kejelasan beberapa menu utama dalam website tersebut.

Komisioner Sansuri memberikan masukan terkait konsistensi komitmen PPID Dikbud, khususnya pada nilai Evaluasi Self-Assessment (ESQ) yang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Ia juga meminta penjelasan terkait pengelolaan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Komisioner Suaeb menambahkan perhatian pada tidak terjawabnya beberapa pertanyaan mengenai dokumen pengadaan barang dan jasa yang menjadi bagian dari penilaian ESQ.

Sementara itu, Komisioner Badrun AM mempertanyakan mekanisme koordinasi antara PPID Dikbud dengan PPID yang berada di satuan pendidikan, khususnya SMA/SMK sederajat.

Menanggapi seluruh pertanyaan, Kabid BTIDP Agus Siswo Utomo memberikan klarifikasi dan penjelasan secara rinci terkait alur kerja, upaya perbaikan, dan strategi penguatan layanan informasi publik yang sedang dan akan terus dilakukan oleh Dinas Dikbud NTB.

Tim Komisi Informasi NTB menyatakan bahwa hasil penilaian Monev ini akan menjadi bagian dari laporan resmi tahunan yang bertujuan mendorong semua perangkat daerah semakin terbuka, responsif, dan inovatif dalam memberikan layanan informasi bagi masyarakat. (RH)

----

Humas Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Berita ini disusun berdasarkan hasil kegiatan kunjungan Visitasi Tim KI NTB ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB pada 03 Desember 2025.)