Mataram, 17 November 2025 — Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan penilaian ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas LHK NTB, Syamsiah, S.Hut., M.Si.
Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan visitasi Monev KIP 2025 dan menegaskan komitmen DISLHK NTB untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
Pada sesi presentasi, Sekdis memaparkan perkembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk berbagai kegiatan dan inovasi yang telah dilakukan DISLHK NTB dalam mendukung keterbukaan informasi. Beliau juga menjelaskan implementasi Aplikasi Lestari, yang menjadi salah satu sarana penguatan layanan informasi berbasis digital.
Dalam sesi tanya jawab, Ketua Komisi Informasi NTB menyoroti pentingnya komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
Komisioner Suaeb menekankan perlunya penganggaran yang memadai untuk PPID, termasuk pemberian honor bagi pengelola PPID, tidak hanya untuk kegiatan publikasi.
Sementara itu, Komisioner Sansuri menyoroti pentingnya ketepatan PPID dalam mendokumentasikan dokumen pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari keterbukaan informasi.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, salah satu pejabat fungsional Pranata Humas Ahli Muda, Dian Susianti Handayani,ST memberikan penjelasan terkait mekanisme dan langkah-langkah yang telah dilakukan DISLHK NTB. Ia juga meminta masukan dan saran dari Komisi Informasi NTB terkait tantangan penetapan informasi yang dikecualikan.
Kegiatan visitasi ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan DISLHK NTB serta meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. (RH)
(Berita ini disusun berdasarkan hasil kegiatan kunjungan Visitasi Tim KI NTB ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada 17 November 2025)