Mataram, 25 November 2025. Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (KI NTB) melaksanakan kunjungan penilaian ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB. Kegiatan visitasi ini disambut langsung oleh Kepala BKD NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., bersama jajaran struktural di Ruang Rapat Pimpinan BKD.
Dalam sambutannya, Kepala BKD NTB menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim KI NTB. Ia menegaskan bahwa BKD NTB terus berkomitmen memperkuat pengelolaan informasi publik, meningkatkan transparansi, serta memperluas akses layanan melalui berbagai inovasi yang sedang dikembangkan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BKD NTB memaparkan sejumlah perkembangan terkait Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ia menjelaskan peningkatan komitmen internal, strategi pelayanan, inovasi yang sudah diterapkan, penguatan sarana prasarana, serta tahapan digitalisasi yang saat ini terus diakselerasi.
Paparan juga mencakup beberapa capaian strategis, di antaranya integrasi profil ASN dan data pribadi pegawai ke dalam sistem kepegawaian internal, kemudahan akses riwayat kerja ASN, hingga penyediaan sistem pengaduan langsung bagi masyarakat maupun pegawai. Beliau juga menyoroti program “Inspirasi Pagi”, yaitu forum singkat untuk memberi motivasi kepada ASN sebelum memulai aktivitas kerja.
Dalam sesi diskusi, Ketua KI NTB, M.Zaini memberikan apresiasi terhadap inisiatif digitalisasi dan integrasi data yang dilakukan BKD. Namun, Ketua KI NTB juga menanyakan bagaimana pemetaan risiko terkait keterbukaan informasi dilakukan, terutama terhadap data kepegawaian yang bersifat pribadi serta mekanisme pengamanannya. Ketua KI NTB menekankan pentingnya kepatuhan terhadap UU KIP sekaligus keamanan data pribadi.
Wakil Ketua KI NTB, Asraruddin memberikan masukan terkait perlunya BKD memperkuat dokumentasi dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik, termasuk dokumentasi proses pengujian konsekuensi. Wakil Ketua juga menanyakan sejauh mana koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu dilakukan secara terstruktur.
Para Komisioner KI NTB lainnya turut memberikan beberapa pertanyaan teknis, antara lain:
-
efektivitas sistem pengaduan yang tidak berbasis web, termasuk mekanisme penanganan dan pendokumentasian laporannya;
-
keterlibatan ASN dalam membangun budaya keterbukaan informasi;
-
bagaimana BKD memastikan penyediaan informasi wajib secara berkala, serta kepastian bahwa dokumen-dokumen tersebut selalu diperbarui;
-
kesiapan BKD dalam menghadapi transformasi digital layanan PPID khususnya ke dalam platform terpadu pemerintah daerah.
Komisioner juga memberikan masukan terkait pentingnya penguatan kapasitas operator PPID, penyusunan daftar informasi publik yang lebih detail, serta peningkatan publikasi layanan kepegawaian yang bersifat informatif untuk masyarakat.
Visitasi Monev KIP ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian keterbukaan informasi publik oleh KI NTB tahun 2025. Dengan adanya dialog dan masukan dari seluruh komisioner, diharapkan BKD NTB semakin meningkatkan kualitas layanan informasi publik, memperkuat tata kelola, serta memperluas akses informasi yang akurat, cepat, dan transparan kepada masyarakat. (PKL-KI)
Humas Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Berita ini disusun berdasarkan hasil kegiatan kunjungan Visitasi Tim KI NTB ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB pada 25 November 2025.)