Mataram, 28 November 2025 — Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan kerja ke Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Rombongan diterima di ruang rapat Biro Umum oleh Kasubag TU Pimpinan dan Staf Ahli, Baiq Pancaratna Susilawati, SH., bersama jajaran yang mewakili Kepala Biro Umum.

Dalam presentasinya, Baiq Pancaratna memaparkan perkembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Biro Umum Setda NTB, mulai dari aspek komitmen, inovasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga upaya digitalisasi layanan informasi publik. Beliau juga menjelaskan salah satu inovasi unggulan, yaitu SITATIK (Sistem Informasi Temu Arsip Tiga Detik), sebuah layanan yang mampu mempercepat temu kembali arsip secara efektif dan efisien.

Pada sesi tanya jawab, Ketua Komisi Informasi NTB M. Zaini menyampaikan apresiasi atas penyambutan serta pemaparan yang komprehensif dari Biro Umum. Wakil Ketua KI NTB kemudian memperdalam pembahasan terkait inovasi SITATIK, khususnya mengenai mekanisme pengoperasian dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Komisioner Sansuri memberikan perhatian pada aspek pengelolaan dokumen pengadaan barang dan jasa, menekankan pentingnya tata kelola dokumentasi yang transparan dan mudah diakses. Sementara itu, Komisioner Badrun AM menanyakan mekanisme permohonan informasi publik dan ketersediaan formulir bagi masyarakat.

Komisioner Suaeb turut menyoroti pentingnya layanan informasi bagi penyandang disabilitas, serta mempertanyakan bentuk layanan inklusif yang tersedia, termasuk inovasi yang mendukung aksesibilitas bagi kelompok rentan tersebut.

Menanggapi seluruh pertanyaan, Baiq Pancararatna memberikan penjelasan secara rinci mengenai kebijakan, prosedur, dan inovasi yang telah dilakukan oleh Biro Umum. Beberapa staf yang hadir juga turut memberikan penjelasan tambahan untuk memperkuat informasi yang disampaikan.

Kegiatan visitasi ini merupakan bagian dari rangkaian Monev KIP tahun 2025 yang bertujuan memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan optimal, inklusif, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (RH)

____

Humas Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Berita ini disusun berdasarkan hasil kegiatan kunjungan Visitasi Tim KI NTB ke Biro Umum Setda Provinsi NTB pada 28 November 2025.)